Hal Yang Perlu Kamu Ketahui Tentang Hukum Perburuhan

 

Buruh adalah mereka yang bekerja dibawah perintah majikan dengan menerima upah. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang bekerja baik didalam maupun didalam hub. Kerja yang menghasilkanproduksi barang dan jasa.

Istilah Hukum Perburuhan tidak tepat lagi apabila digunakan untuk menunjuk objek yang dimaksud. Untuk sekarang istilah yang dipakai adalah Hukum Ketenagakerjaan.

 

PENGERTIAN DARI BEBERAPA AHLI

  1. Dg istilah Arbeidsrecht/Habour Law.

– Adalah sesuatu yang mengikuti aturan-aturan yang berkenaan dengan hub. Kerja dimana pekerjaan itu dilakukan dibawah pimpinan dan dengan keadaan kehidupan yang langsung bersangkut paut dengan hub. Kerja itu.

  1. VAN ESUELD. HUKUM Perburuhan dan ketenagakerjaan

– Adalah hokum yang meliputi aturan-aturan yang berkenaan dengan hub.

Kerja dan meliputi pula pekerjaan yg dilakukan oleh swa (bekrja diluar lingkungan kerja), pekerja yang dipekerjakan atas tanggung jawab dan resiko sendiri.

  1. IMAM SOEPOMO.

– Adalah himpunan peraturan tertulis maupun tidak yang berkenaan dengan kejadian dimana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah.

 

Sifat Hukum perburuhan :

– public misalnya dengan pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan

tentang upah.

– perdata, misalnya perjanjian antara buruh dengan majikan.

(keduanya berfungsi untuk melindungi).

 

Hakekat Hukum Perburuhan : pada dasarnya yuridicly buruh/pekerja is freeman means no body boleh diperbudak/diperhambat/diperlakukan sewenang-wenang. Tapi sosiologicly buruh unfree karena bekerja pada orang lain. Pada dasarnya majikan inilah yang menentukan soal-soal kerja.

Untuk keseimbangan (bebas & tidak bebas) antara kepentingan kedua belah pihak diperlukan aturan Throught to be Hukum perburuhan dan ketenagakerjaan.

 

PANCA KRIDA PERBURUHAN.

5 Rules tentang pemburuhan :

  1. Membebaskan manusia Indonesia dari perbudakan dan perhambaan.
  2. Membebaskan penduduk Indonesia dari Rodi/kerja paksa.
  3. membebaskan buruh Indonesia dari sanksi pidana/poenale sanksi.
  4. membebaskan buruh dari ketakutan kehilangan pekerjaannya secara semena-

mena.

  1. memberikan kedudukan hukum yang seimbang (hak & kewajiban) kepada buruh

dan lebih lagi memberikan kedudukan ekonomis yang layak.

 

 

PERJANJIAN KERJA – HUB.KERJA – HAK2 & KEWJIBAN2 MAJIKAN&PEKERJA.

 

Sumber hukum : –  Otonom = didapat dari dirinya sendiri. Misalnya perjanjian kerja

dan peraturan perusahaan.

–  Hetonom = materil dan formil.

Sumber hukum perburuhan – formal     : hukum tertulis UU No.10/04

–  materil   : pancasila.

 

PERJANJIAN KERJA DAN HUB. KERJA

Perjanjian kerja dan hub. Kerja merupakan bagian dari perjanjian untuk mendapatkan pekerjaan (1601 BW) 3 macam perjanjian yang memiliki unsur adanya pekerjaan dengan menerima upah.

  1. perjanjian untuk melekukan jasa2 73
  2. perjanjian kerja
  3. pemborongan pekerjaan.

 

 

Perjanjian untuk melakukan jasa2 T3

Ruang lingkup  

–  Merupakan sub dari perjanjian untuk mendapatkan

pekerjaan

–    Yang tidak termasuk perjanjian kerja

–    Yang tidak termasuk pemborongan pekerjaan.

 

 

 

 

 

Dasar hukum               –    pasal 1601 BW

–    Diatur ketentuan2 khusus

  1. syarat2 yang diperjanjikan

 

Ciri2 perjanjian untuk melakukan jasa’ 73

  1. Pihak yang Satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain.
  2. Upah bukan unsur esensial
  3. kedudukan para pihak sederajat
  4. objek perjanjiannya yaitu proses pelakasanaan pekerjaan bukan hasil dari
  5. jenis pekerjaannya fisik dan non fisik.

Related Posts